Dana Parpol Harus Transparan

Beritatransparansi.com, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan acara pertemuan nasional bertajuk “Menata Ulang Dana Politik Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui anggaran Negara” untuk menemukan solusi yang tepat terkait dana partai politik, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua KPK Agus Rahardjo, Menko PMK Puan Maharani, serta sejumlah anggota DPR.

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Rizal Djalil menyatakan tata kelola dana partai politik harus dibenahi, pasalnya dana partai tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan politik secara akuntabel justru hanya digunakan oleh orang-orang tertentu.

“BPK mempunyai banyak data terkait kontribusi negara terhadap partai,” kata Rizal seperti yang dikutip dari tribunnews.

Baca Juga:  KI Kalbar Studi Banding ke KI Banten Bicarakan Soal PSI

“Keberadaan partai politik sangat penting dalam negara demokrasi. Konstitusi juga menegaskan bahwa partai politik merupakan soko guru demokrasi, dan Presiden dicalonkan oleh partai politik, atau gabungan dari beberapa partai, begitu juga parlemen” kata Rizal.

Rizal berharap khususnya kepada pihak pemerintah Kementerian Dalam Negeri, serta DPR berinisiatif memberi respons terkait persoalan ini.

Rizal menambahkan dirinya menyatakan siap memberikan data-data terkait dana parpol jika DPR punya inisiatif ingin mengamandemen UU Parpol.

“Semua hal terkait dana partai harus dilaporkan, tidak hanya dana dari pemerintah, sumbangan-sumbangan yang diterima partai harus dilaporkan secara transparan”. Ujar Rizal (bt)