Bupati Lebak: KTP Berbeda Dengan LSM, Karena Digaji APBD

Lebak – Bupati Lebak Iti Octavia mengatakan, Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) berbeda dengan LSM. KTP digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lebak. Jika KTP tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya, Iti akan mengevaluasi keberadaannya.

“Bupati sebelum saya, bapak Mulyadi Jayabaya telah berhasil menancapkan prestasi dalam percepatan pembangunan di Lebak. Sesungguhnya tidak hanya prestasi infrastruktur saja. Ada ranah lain yang memperlihatkan keberhasilannya. Yaitu bidang transparansi dan partisipasi. Keberhasilan mewujudkan regulasi, lembaga, serta proses transparansi dan partisipasi pada lembaga publik,” kata Iti Octavia Jayabaya.

Hal ini disampaikan di acara Riung Ide dan peresmian kantor KTP yang baru selesai di rehab. Kantor di Jl. Hardiwinangun, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak diresmikan hari Selasa, 25 Oktober 2016.

Baca Juga:  KI Kalbar Studi Banding ke KI Banten Bicarakan Soal PSI

Pembentukan KTP di Lebak ini adalah bentuk komitmen menuju Good Governance dan Clean Government. Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan jaminan kepada masyarakat untuk dapat mengakses Informasi Publik. Bahkan turut serta dalam setiap perumusan kebijakan publik.

“Saya serius memerhatikan lembaga ini. Di antaranya dengan memenuhi kebutuhan anggaran lembaga ini. Seperti operasional, gaji dan termasuk rehab ini. Saya berharap ada peningkatan kinerja dan peran strategis yang bisa dilakukan komisioner KTP. Yaitu peran sebagai lembaga independen yang bergerak untuk membangun serta meningkatkan kualitas transparansi dan partisipasi publik. Tentunya di setiap badan publik yang ada di Kabupaten Lebak,” ujarnya.

Utamakan Partisipasi Publik

Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Eka Prasetiawan mengatakan, ranah transparansi sudah terpenuhi dengan keberadaan Komisi Informasi (KI) Banten. Termasuk di dalamnya keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Maka KTP bisa lebih seierus mengelola ranah partisipasi publik. Misalnya merumuskan dan mendorong partisipasi publik dalam setiap pembahasan kebijakan publik. Kebijakan publik berkaitan dengan pendidikan, kesehatan hingga kebersihan lingkungan.

Baca Juga:  Pandemi Covid-19, Badan Publik Tetap Berikan Layanan Informasi Publik

“Perlu kita renungi bersama, semua yang diamanatkan oleh perda tranpsaransi dan partisipasi kepada komisioner. Hakikatnya bertujuan untuk turut serta dalam ikhtiar mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak,” ujar Eka. (g)

Sumber