Bupati dan Kadis PUPR Tanggamus di Laporkan ke Polda Lampung

BeritaTransparansi.co.id, Tanggamus – Penyalahgunaan wewenang dan terkesan semena-mena yang dilakukan Pemerintah Daerah sampai Tingkat Aparatur Desa Kabupaten Tanggamus membuat Iis Devi Sinta geram.

Betapa tidak, Pembangunan jalan yang dikerjakan Pemerintah Daerah (Pemda) Tanggamus dibuat tanpa izin pemilik lahan. Iis Devi melaporkan Camat Pugung Kabupaten Tanggamus Hardasah, beserta jajaranya. Bahkan mantan Lurah Way Piring Wahyudi ikut terseret dalam kasus ini.

Dalam surat laporan yang tertuang dalam nomor STTPL/B-99/VII/2019/SPKT, Selasa 16 Juli 2019, pihak pelapor Iis Devi Sinta mengadukan mantan Lurah Way Pring Wahyudi, Camat Pugung Hardasah, PPK Bowo Nugroho, Kadis PUPR Tanggamus Riswanda Junaidi, dan Bupati Tanggamus Dewi Handjani.

Iis Devi mengatakan, keluarganya telah mengadukan aparatur pemerintah daerah ini lantaran membangun jembatan Way Pring Pekon Banjar Negeri, Gunung Alip, Tanggamus, tanpa seizin keluarga di lahannya.

Baca Juga:  Pemkab Tuba Kembali Dapat Opini WTP Dari BPK RI

“Kami adukan dengan tindak pidana menduduki lahan tanpa izin atau memasuki pekarangan tanpa izin,” ungkapnya di Mapolda Lampung, Selasa kemarin (16/7/2019).

Sementara, keluarga pelapor Dede Supriadi menambahkan, penyerobotan lahan milik keluarganya menjadi jembatan bermula pada tanggal 9 Mei 2019.

“Kami baru tahu ada pembangunan jembatan ditanah (kebun) kami, jadi di lokasi kami dapati ada tanah material,” bebernya.

Selanjutnya, kata Dede, pihaknya melakukan kroscek ke lurah yang mana mau bertanggungjawab atas pembangunan yang ada.

“Akhirnya kami bertemu mencari solusi ternyata mengalami jalan buntu, kemudian kami lapor ke Polres soal pengerusakan lahan,” ucapnya.

Namun pada akhir bulan April, lanjut Dede, salah satu keluarga dipanggil oleh aparatur pemerintah daerah di lokasi pembangunan untuk meminta maaf lantaran terjadi kesalahan dalam pembangunan.

Baca Juga:  Gelar Pasar Murah Ramadhan, Bupati Tuba : Prokes Harus Tetap Ditaati

“Cuman persoalannya seperti apa, akhirnya kami rembuk pekon, mereka setuju dan atur waktu, tapi seminggu tiga minggu kami tunggu tidak ada kelanjutan,” bebernya.

Dede pun mengaku sempat lakukan aksi demonstrasi bahkan mengirimkan somasi ke Dinas PUPR Tanggamus.

“Mestinya Pemda memberi sosialisasi untuk bermusyawarah dalam pemakaian lahan kemudian diatur. Dan ada slentingan bahwa kami tidak mendukung pembangunan, bukan masalah itu tapi masalah caranya, kami gak menuntut ganti rugi,” seru Dede.

Dede pun mengakui lahan atas nama H Syahrani ini sudah pernah menghibahkan untuk jalan darurat motor seluas 139 meter.

“Dan saat dibangun ini bisa kena 500 meter, bahkan sebagian pohon kebun kami dirusak,” tandasnya.

Baca Juga:  Kunjungan Kerja Kapolda Lampung Disambut Bupati Tuba

Dilain pihak, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad membenarkan adanya laporan pengaduan masyarakat tersebut.

“Sudah kami terima, artinya akan diproses dan diteruskan ke satker yang berwenang,” tandasnya. (DAN/KI)