BREAKING NEWS! Kapolri Tito Karnavian: Saksi Ahli Dominasi Kasus Ahok Adalah Pidana

Beritatransparansi.com, Jakarta – Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto memgumumkan hasil gelar perkara kasus pidato kontroversial Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) alias Ahok tentang surat Al Maidah 51 di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu di Kepulauan Seribu.

 

Polri selanjutnya meningkatkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Kabareskrim juga mengatakan bahwa Ahok akan dicegah pergi keluar negeri demi kepentingan penyidikan.

 

“Meningkatkan status Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama,” ujarnya Rabu (16/11/2016).

 

Ahok dinilai melanggar Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ahok juga dicegah bepergian ke luar negeri.

Baca Juga:  Polres Serang Berhasil Tangkap Pelaku Penggelapan Sepatu Milik PT PWI

 

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin salah langkah.

 

“meskipun negara kita mengenal asas equality before the law persamaan dimuka hukum, namun kita bukan melihat orangnya tetapi melihat kekompleksitasan penafsirannya,” ujar Tito.

 

Saat gelar perkara, Tito mengatakan dirinya mendapatkan informasi dari Tim, saksi ahli perbedaan pendapat sangat Tajam. “ada yang menyatakan tidak, saksi ahli bahasa berbeda pendapat, saksi hukum pidana berbeda pendapat, Saksi ahli agama juga berbeda pendapat,” ungkap Tito.

 

Perbedaan pendapat itu, tambah Tito, kemudian dilakukan dissenting opinion. “namun sebagian besar didominasi oleh yang mengatakan itu adalah pidana,” kata Tito.

Baca Juga:  Perkuat Jajaran, Bawaslu adakan Workshop Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan

 

Diketahui, saat proses gelar perkara, pihak pelapor dan terlapor masing-masing menghadirkan enam ahli. Polri juga telah memeriksa 29 saksi dan 39 ahli. (bt/red)