BPJS Dorong RS Transparan Dalam Informasi Soal Tersedianya Kamar

Beritatransparansi.com, Jakarta – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, melakukan spot check di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara Kamis (16/06).

Seperti yang kita ketahui di lapangan, dalam pelaksanaannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih ditemukan hambatannya, di antaranya penolakan rumah sakit terhadap pasien dengan alasan kamar atau tempat tidur penuh. Terkait hal tersebut, BPJS Kesehatan mendorong Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), seperti rumah sakit agar transparan dalam memberikan informasi mengenai ketersediaan kamar atau tempat tidur, khususnya rawat inap.

RSUD Koja adalah salah satu rumah sakit yang telah menyediakan informasi melalui Dashboard Informasi Tempat Tidur Rawat Inap RSUD Koja, sehingga pasien khususnya peserta JKN dapat mengetahui seberapa banyak ketersediaan kamar rawat inap di RS.

Baca Juga:  DPRD Tuba Gelar Rapat Paripurna Bahas Rancangan Peraturan Tertib

Upaya yang dilakukan RSUD Koja mendapatkan apresiasi dari Fachmi dan berharap hal serupa bisa dilakukan RS lain yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kami harapkan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga dapat melakukan hal serupa dengan RS Koja. Dengan demikian kita harapkan peserta JKN khususnya dapat mengetahui ketersediaan kamar, apabila tidak ada dapat merujuk ke rumah sakit lain yang masih tersedia,” kata Fachmi seperti yang dikutip dari beritasatu.com

“Melalui transparansi ini, diharapkan RS tidak diskrminatif dalam melayani pasien. Ini adalah komitmen bersama antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dalam progam JKN untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, efektif, dan tidak membedakan pasien serta mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan medik di RS.” kata Fachmi,

Baca Juga:  Ratusan Napi Bebas dari Lapas Cilegon, Dapat Remisi Lebaran

Fachmi menambahkan layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) juga perlu diperkuat agar mampu menangani diagnosa penyakit yang seharusnya bisa ditangani di FKTP. Untuk mewujudkan itu perlu kerja sama berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah serta asosiasi pelayanan kesehatan untuk memperkuat pelayanan di FKTP. (bt)