BHM Ajak Wartawan Berani Melawan Ketidak Adilan

BeritaTransparansi.co.id, Lampung – Tokoh Pers Indonesia Bambang Harymurthi (BHM), mengajak wartawan harus tetap waspada dan mencari pembanding dengan suguhan trend era digital. Sehingga kebenaran dalam menyajikan berita data terverifikasi dengan baik. Wartawan harus tetap menjaga keberanian melawan ketidakadilan, karena wartawan itu tetap berpihak kepada publik dengan kebenaran.

Hal itu disampaikan Bambang Harimurti, saat penjadi pembicara dalam work shop dewan pers di Lampung, tentang peliputan legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2019, dengan judul Posisi Pers dalam peta Demokrasi masa depan pers, dan peningkatan demokrasi indonesia.

“Wartawan harus punya keberanian melawan ketidakadilan. Karena wartawan itu berpihak kepada publik. Karena jika ingin kaya, maka pilihannya adalah jadi pengusaha bukan jadi wartawan,” kata Bambang Harymurthi, disambut tepuk tangan peserta, dari utusan sekitar 50-an media se-Lampung, di Hotel Emersia Bandarlampung, Kamis (22/8/2019).

Dalam wejangannya, mantan Pimred Tempo, dan Media Indonesia ini memberikan motivasi dan semangat, serta kisah kisah hero menggeluti dunia pers. Termasuk saat di Lampung membela dua wartawan yang melawan penguasa, hingga kepengadilan, dan akhirnya bebas.

Baca Juga:  KI Kalbar Studi Banding ke KI Banten Bicarakan Soal PSI

“Dilampung dulu ada dua wartawan, pimred dan redakturnya, pak Moderator itu tau. Kita bawa kabur ke mahkamah agung setelah putusan pengadilan, karena wartawan akan di tahan,” kenangnya, di acara di pandu moderato Juniardi SIP, MH.

Bambang Harymurthi juga mengingatkan perusahan media tentang batasan newsroom (ruang redaksi) dengan perusahaan, sehingga bisa membatasi kepentingan bisnis tidak merusak ruang redaksi.

“Jiwa wartawan punya keberanian, pemilik media adalah pimpinan di medianya, yang menghalangi penerbitan berita itu bisa dipidana, Pasal 18 UU Pers, jelas ada pidana dua tahun denda Rp500 juta, jadi tinggal keberanian kita saja,” katanya.

Wartawan yang ada di Lampung, kata pria yang akrab disapa BHM ini, harus jangan diam ketika melihat ketidakadilan, ada kejahataan diberbagai bentuk, apalagi ada negara dalam negara.

“Kita tidak boleh diam, jangan hanya karena tidak enak lalu meloloskan kezaliman. Ekstrim wartawan membuat berita anggap saja siar, dan itu ibadah. Jadi jangan khawatir dengan ketakutan ketakutan yang memang diciptakan para mafia. Jika mengalami tekanan dalam kerja wartawan, laporkan ke dewan Pers,” katanya.

Baca Juga:  Menpan RB Resmikan Mall Pelayanan Publik Pemkab Tulangbawang

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Agung Dharmajaya, mengatakan, agar Media tetap jalan para relnya, sesuai dengan Pasal 3 UU no.40/1990 tentang pers. Karena Dewan Pers bukan lembaga pengadilan Agung mengharapkan agar fungsi pers atau Media massa sebagai wadah informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta ikut dalam memperjuangkan penegakan keadilan dan kebenaran. Selama pemilu 2019 ada dua pengaduan dan sudah ditangani.

Anggota Dewan Pers Agung menjelaskan bahwa permohonan ke Dewan Pers mencapai tiga ribuan, sementara anggota Dewan Pers hanya sembilan orang. Dengan waktu yang singkat, tenaga terbatas dengan jumlah pemohon yang cukup banyak maka butuh waktu lama untuk melakukan verifikasi.

Sementara, Akademisi Fakultas Hukum Unila Bayu Sujatmiko, yang juga menjadi pembicara menilai bahwa perkembangan Media Sosial (Medsos) lebih berkembang dari media pers.

“Kalau media ada lembaga kontrolnya, tapi kalau Medsos tidak ada,” katanya.

Bayu menjelaskan, derasnya Medsos sekarang, tidak bisa dihindari sehingga sangat berpengaruh pada masyarakat. Kalau pers badan hukumnya jelas, ada lembaga yang mengontrol. Tapi Medsos tidak yang mengontrol. Karena itu, Pers dalam posisi ini bisa menjadi media yang meluruskan informasi yang salah di Medsos.

Baca Juga:  KI Kalbar Studi Banding ke KI Banten Bicarakan Soal PSI

Dalam kondisi ini Bayu mempertanyakan dimana posisi pers. Apa pers di posisi kalangan remaja, pemuda atau kalangan tua ? Karena itu, media pers harus tentukan arah. Apakah media berorientasi bisnis, sosial, atau politik. Yang pasti media pers harus berperan memberi informasi ke masyarakat dengan tidak melanggar UU Pers sesuai dengan pasal 27 – 36.

Bayu menyarankan agar media berperan untuk mengedukasi masyarakat di tengah-tengah derasnya medsos. Bayu menilai bahwa UU IT di Indonesia masih setengah-setengah sehingga masih ada celah untuk dilakukan revisi.

Dalam kesempatan ini juga dibuka dialog. Peserta banyak mempertanyakan posisi Dewan Pers dalam menyelesaikan delik pengaduan. Peserta juga mempertanyakan tentang pendaftaran media ke Dewan Pers yang mengalami kesulitan dan verifikasi butuh waktu lama. Workshop yang mengambil tema “Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019”, dibuka oleh Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Agung Dharmajaya. (ABT)

Sumber : SinarLampung.com