Bapenda Tuba Diduga Belum Maksimalkan Pajak Dari Sektor Ini

BT, Tulang Bawang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) diduga belum memaksimalkan penarikan salah satu Pajak sebagai sumber Pendapatan Daerah Setempat. Pasalnya, sampai dengan saat ini Pajak Penerangan Lampu Jalan Non PLN sebesar 1,5% dari besaran tenaga listrik yang bersumber dari milik sendiri yang digunakan, belum dilakukan penarikan oleh pihak Bapenda Tuba.

Ditemui di ruangan kerja Kantor Bapenda Tuba Sekertaris Bapenda Tuba Andin didampingi Megan Kepala Bidang (Kabid) Penagihan Pajak, membenarkan jika Pihak Bapenda Tuba selama ini belum pernah melakukan penarikan Pajak Non PLN di Perusahaan-perusahaan Wilayah Setempat.

Bahkan Pihak Bapenda Tuba beralasan jika tidak melakukan penarikan karna berdasarkan pengajuan gugatan Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Wakappindo ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian terkait NO dan pasal dari UU tersebut diatas yang menjadi gugatan, Megan tidak dapat meyebutkan dan beralasan lupa. “Saya lupa NO dan pasalnya, itu menurut informasi, yang pasti informasinya ada gugatan yang dilakukan Wakappindo ke MK terkait UU No 28 tersebut, semua ada diberkas nanti saya cari dulu, karna kami tidak update.”, ujar Megan Kabid Penagihan Pajak Bapenda Tuba, Selasa, (6/4/2021).

Padahal Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi sudah jelas didalamnya menjabarkan terkait Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Dan didalamnya juga jelas dijabarkan ketentuan terkait besaran persentase Pajak yang dapat dikenakan yakni 1,5% dari penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Baca Juga:  Jelang Hari Raya, Bupati Tuba Himbau Warga Hindari Kerumunan

Bahkan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuba Nomer 09 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dengan jelas disebutkan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh sumber lain.

Kemudian dalam UU no 28 tahun 2009 tersebut dengan jelas dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/atau kota memiliki kewenangan untuk memungut pajak penerangan jalan. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam artikel ini akan dibahas terkait ketentuan pemungutan pajak penerangan jalan.

Sebelumnya perlu diketahui pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD, yang menjadi objek pajak penerangan jalan ialah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Adapun listrik yang dihasilkan sendiri tersebut meliputi seluruh pembangkit listrik. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang tidak termasuk objek pajak penerangan jalan sebagai berikut:

Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah; Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Baca Juga:  Gelar Pasar Murah Ramadhan, Bupati Tuba : Prokes Harus Tetap Ditaati

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Selanjutnya, orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik ditetapkan sebagai wajib pajak penerangan jalan. Akan tetapi, jika tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah tenaga listrik.

Lebih lanjut, berkaitan dengan tarif, terdapat tiga besaran tarif yang diatur dalam Pasal 55 UU PDRD. Secara umum, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak penerangan jalan maksimum 3% diberikan atas penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, seperti pertambangan minyak bumi dan gas alam. Ada pula penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dikenakan tarif sebesar 1,5%.

Sama halnya dengan ketentuan besaran tarif pada jenis pajak daerah lainnya, pemerintah daerah akan mengatur lebih lanjut ketentuan besaran tarif tersebut. Berikut contoh perbandingan tarif pajak penerangan jalan.

Berdasarkan perbandingan di atas, pemerintah daerah membagi besaran tarif pajak penerangan jalan menjadi tiga sesuai dengan ketentuan dalam UU PDRD. Untuk tarif atas penggunaan tenaga listrik dari sumber lain dan dihasilkan sendiri, lima daerah di atas menetapkan besaran yang sama seperti UU PDRD. Namun, untuk batas maksimum tarif secara umum berbeda-beda.

Baca Juga:  IWO Bersama Diskominfo Tuba Berbagi Takjil Gratis

Menariknya, tarif umum pajak penerangan terbagi menjadi tiga besaran tarif berdasarkan penggunanya, meliputi sosial (5%), rumah tangga 1 (5%), rumah tangga 2 (7%), dan rumah tangga 3 (8%).

Pajak penerangan jalan dikenakan berdasarkan nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik tersebut ditetapkan dengan dua cara. Pertama, dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

Kedua, apabila tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Adapun jenis pajak ini terutang dan dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik tersebut. Sebagai informasi, hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Sebegitu sayangnya kalo selama ini berdirinya BAPENDA tidak mau atau tidak ada sama sekali untuk penarikan Pajak penerangan lampu jalan Non PLN, berapa kerugian daerah apabila selama ini Pajak penerangan lampu jalan Non PLN tidak ada penarikan pajak sama sekali, “1,5% (satu koma lima persen) berapakah kerugian daerah Tulang Bawang ini. (Sofyan)