Bangun Kesadaran Perlindungan Kerja, AP3D Gandeng BPJS Ketenagakerjaan

BeritaTransparansi.co.id, Serang – Aliansi Pemuda Pemudi Peduli Desa (AP3D) bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Seminar Opini Publik Manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Rabu (7/8/2019).

Kegiatan tersebut dengan mengusung tema “Pentingnya Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Para Pekerja Rentan di Wilayah Provinsi Banten”.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Banten Al Muktabar, deputi direktur BPJSK kanwil Banten Eko Nugriyanto, aktivis Sosial Liza Mumtazah Damarwulam, BPJS Watch Timbul Siregar, Pakar Hukum Asep Abdullah Busro dan Asda Prov. Banten Bagian Kesra Samsir juga organisasi mahasiswa seperti HMI, GP ANSOR, PMII BANTEN, DPDI MM dan GMNI.

Ketua Panitia Penyelenggara Aldi Syahputra berharap pemerintah daerah agar bisa mendorong anggaran untuk dialokasikan kepada BPJS ketenagakerjaan.

Baca Juga:  KI Kalbar Studi Banding ke KI Banten Bicarakan Soal PSI

“Harapan saya agar pemerintah daerah, Kab. Kota mendorong anggaran untuk dialokasikan, kepada peserta BPJS K pada sektor informal seperti buruh, pekerja tetap, petani, dan nelayan. Karena mereka juga warga negaranya Indonesia yang perlu dilindungi,” kata Aldy dalam sambutannya.

Dirinya juga meminta agar peserta yang hadir dalam seminar tersebut dapat menginformasikan terkait pentingnya BPJS ketenagakerjaan sebagai perlindungan kerja.

Sekda Banten Al Muktabar mengapresiasi mahasiswa yang telah berinisiatif untuk melakukan kontribusi untuk membangun Banten.

“Hal-hal seperti ini patut kita apresiasi dan saya sambut baik karena jika membahas tentang BPJS K dalam perspektif pemerintahan daerah terkait apa yang dilakukan langkah-langkah lembaga BPJS Kesehatan dengan mahasiswa dalam membangun provinsi Banten dalam arti luas,” katanya.

Baca Juga:  Menpan RB Resmikan Mall Pelayanan Publik Pemkab Tulangbawang

“Tadi kita sudah tegaskan bahwa BPJS K dapat membantu dalam formulasi kebijakan kedepan dan saat ini bagi pemerintah provinsi Banten termasuk Kab. Kota,” ujarnya. (0KI)