Anggaran Eksekusi Terpidana Mati Tidak Transparan

Beritatransparansi.com, Pelaksanaan eksekusi hukuman mati Jilid III memang kerap mundur. Terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa menjadi satu dari sekian alasan yang mengganjal Kejaksaan Agung (Kejagung) melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor. Sedangkan alasan lainnya adalah anggaran yang besar menjadi bagian pertimbangan melakukan eksekusi.

Seperti yang dilansir dari hukumonline.com, anggota Komisi III Muhammad Nasir Djamil di Gedung DPR, Rabu (27/7/2016) mengatakan bahwa biaya eksekusi mati memang sudah dianggarkan oleh Kejagung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, Kejagung dalam mengajukan anggaran tahunan ke Komisi III tak menganggarkan secara khusus biaya eksekusi mati terhadap terpidana mati.

Nasir menjelaskan biaya terpidana mati pada jilid I dan II menghabiskan sekitar 200 juta, terpidana ada 14 orang jadi menghabiskan anggaran sebesar 2,8 Milyar.

Baca Juga:  Jelang Pemilu 2020, Kapolri Keluarkan Maklumat Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan

“tetapi harus transparan” Ucap Nasir menambahkan.

Besarnya anggaran terpidana mati yang dilakukan oleh pihak Polri dan Kejaksaan sebagai eksekutor mendapatkan reaksi dari kelompok masyarakat, terutama dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) serta Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Anggota Direktorat YLBHI, Julius Ibrani mengatakan pelaksanaan hukuman mati dalam setiap tahapan membutuhkan anggaran dari mulai persiapan, pengorganisasian hingga sampai akhir karena polri merujuk pada Perkap No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Berdasarkan hasil investigasi YLBHI dan FITRA terdapat 2 anggaran dalam 2 institusi yaitu Kejaksaan Rp. 200 juta dan Kepolisian Rp. 247 juta untuk satu kegiatan yang sama berpotensi pada penyelewenangan atau penyalahgunaan anggaran negara. Pasalnya dana tersebut cukup besar untuk eksekusi 1 terpidana mati.

Baca Juga:  Polda Banten dan APH Daerah Gelar Rakor Percepatan Penyerapan Anggaran PEN

Julius juga menjelaskan estimasi anggaran sebesar yang dikeluarkan Rp247.112.000 idealnya diperuntukan 1 terpidana mati, sedangkan ketentuan hukuman mati lebih dari 1 terpidana dilakukan secara serempak sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan, “Dalam hal pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana dalam satu putusan, dilaksanakan serempak pada waktu dan tempat yang sama”.

“ketidakterbukaan pemerintah terkait dengan eksekusi hukuman mati tak saja pada proses hukum dan ekses hukum terpidana, namun juga anggaran” ujarnya.

“Muncul anggaran eksekusi mati terbilang tidak wajar, dan menjadi tandatanya” kata pria yang biasa disapa Ijul. (bt,hukumonline.)