Rehabilitasi atau Penjara: Menakar Keadilan bagi Pecandu Narkotika
Penyalahgunaan narkotika adalah masalah kompleks yang merenggut banyak nyawa dan merusak tatanan sosial. Di mata hukum, pelaku seringkali dihadapkan pada dilema: apakah mereka adalah penjahat yang layak dihukum berat, atau korban yang memerlukan penanganan medis dan rehabilitasi?
Secara tradisional, pendekatan hukum menitikberatkan pada aspek pidana. Hukuman penjara diterapkan sebagai upaya deteren (memberi efek jera) dan retributif (pembalasan setimpal atas kejahatan). Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar hukum.
Namun, pandangan modern semakin mengakui bahwa kecanduan narkotika adalah penyakit kronis yang membutuhkan intervensi medis dan psikososial. Oleh karena itu, rehabilitasi muncul sebagai alternatif vital, bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai jalan menuju pemulihan dan reintegrasi sosial. Tujuannya adalah memutus mata rantai kecanduan, mengembalikan fungsi sosial individu, dan mengurangi tingkat residivisme (pengulangan kejahatan).
Analisis hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika harus mempertimbangkan kedua perspektif ini secara seimbang. Bagi pengedar atau produsen besar, sanksi pidana berat mutlak diperlukan. Namun, bagi pengguna atau pecandu, terutama yang terbukti hanya sebagai korban, pendekatan rehabilitatif seringkali lebih efektif dan manusiawi. Keadilan tidak hanya berarti memberi hukuman, tetapi juga memberi kesempatan untuk sembuh dan kembali produktif.
Pada akhirnya, sistem hukum yang ideal adalah yang mampu membedakan secara tegas antara pelaku utama kejahatan narkotika dan korban kecanduan. Dengan memadukan ketegasan hukum bagi bandar dan pengedar, serta memberikan akses rehabilitasi yang memadai bagi pecandu, kita dapat menciptakan pendekatan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di masyarakat.
