Jerat Hukum Penipu Pinjol Ilegal: Taring Undang-Undang Menggigit!
Fenomena penipuan berkedok pinjaman online (pinjol) ilegal kian merajalela, menjerat ribuan korban dengan janji manis yang berujung pada teror dan kerugian finansial. Di balik modus operandi yang licin, para pelaku sebenarnya menghadapi ancaman hukum yang serius.
Landasan Hukum Pelaku Penipuan Pinjol Ilegal:
-
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
- Pasal 378 (Penipuan): Ini adalah pasal inti. Pelaku dapat dijerat karena dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang (uang) dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk agar menyerahkan utang. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara.
- Pasal 372 (Penggelapan) atau Pasal 368 (Pemerasan): Jika modus operandinya melibatkan penguasaan data pribadi korban lalu mengancam atau memeras untuk pembayaran yang tidak wajar, pasal-pasal ini juga dapat diterapkan.
-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016:
- Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1): Pelaku dapat dijerat karena menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (misalnya, janji bunga rendah, proses mudah, tanpa verifikasi, padahal fiktif).
- Pasal 29 dan Pasal 45B: Jika pelaku melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti untuk memaksa korban membayar (termasuk menyebarkan data pribadi atau foto tidak senonoh), ancaman pidananya bisa sangat berat, mencapai belasan tahun penjara dan denda miliaran rupiah.
- Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1): Mengenai pemalsuan, perubahan, penghilangan informasi atau dokumen elektronik (misalnya, memalsukan identitas atau data pinjaman).
Pembuktian dan Tantangan:
Inti dari pembuktian adalah adanya unsur tipu muslihat, niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan kerugian yang diderita korban. Tantangan utama seringkali terletak pada anonimitas pelaku, server di luar negeri, serta jejak digital yang perlu ditelusuri secara cermat oleh aparat penegak hukum.
Kesimpulan:
Pelaku penipuan pinjol ilegal tidak hanya melanggar etika, tetapi juga hukum pidana yang serius dengan ancaman hukuman penjara dan denda yang tidak main-main, terutama jika melibatkan UU ITE. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan modus kejahatan ini kepada pihak berwajib agar taring undang-undang dapat menggigit dan menghentikan praktik ilegal yang meresahkan.
