Amas Tadjuddin: Pemkot Serang Bantu Orang Miskin Tersangkut Hukum

Amas Tadjuddin dan Narasumber Sosialisasi Bantuan Hukum (21/2)
Amas Tadjuddin dan Narasumber Sosialisasi Bantuan Hukum (21/2)

Beritatransparansi.com, Serang – Pemerintah Kota Serang mengadakan kegiatan Sosialisasi Perda nomor 12 tahun 2014 tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sebagai implementasi UU nomor 15 tahun 2011.

 

Kegiatan berlangsung pada pkl 13.00-15.30 WIB di Gedung Pertemuan Taktakan, peserta kegiatan sosialisasi diikuti 150 orang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, kepala kelurahan, pimpinan pesantren, tokoh agama, pimpinan ormas dan masyarakat umum.

 

Sosialisasi diselenggarakan oleh bagian hukum setda pemkota Serang, menghadirkan narasumber Amas Tadjuddin (Pemerhati Sosial Keagamaan), Jhon Ismail SH, MH,/advokat, DR Hj Iin Ratna Sumirat, SH/Ketua Lembaga Bantuan Hukum IAIN Serang.

Drs Nanang Saefudin, MSi, Asda 1 Pemkot Serang sedang menyampaikan sambutan membuka acara sosialisasi bantuan hukum (21/2).

Amas Tadjuddin selaku Pemerhati Sosial Keagamaan yang juga Sekretaris Umum MUI kota Serang dalam paparanya menyatakan bahwa masyarakat yang sedang mengalami masalah hukum dan atau sedang dalam proses hukum maka pemerintah wajib memberikan pendampingan bantuan hukum terhadap yang bersangkutan.

 

“Misalnya seseorang sedang dalam proses hukum karena tersangkut perkara kriminial pencurian, dan yang bersangkutan adalah orang yang tidak mampu atau miskin maka sejak yang bersangkutan diproses oleh kepolisian sampai persidangan di pengadilan wajib didampingi advokat/pengacara yang disediakan atau dibayar oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Perda nomor 12 tahun 2014,” paparnya.

 

Mengenai teknis pelaksanaanya, tambah Amas, dapat dikonsultasikan dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah terverifikasi oleh Kemenkumham seperti Lembaga Bantuan Hukum IAIN Serang.

 

Sementara pada kesempatan yang sama, Dr. Hj. Iin R Sumirat memaparkan bahwa persyaratan seseorang yang tersangkut hukum yang dapat dibantu adalah orang miskin yang memenuhi persyaratan, seperti ada SKTM dari Kelurahan.

 

Johan Ismail sebagai advokat menyatakan secara praktis bantuan hukum sudah ada sejak lama, yang dimaksud bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum diberikan cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

 

“Sebenarnya bukan Cuma-cuma tetapi advokatnya dibayar ditalangi oleh pemerintah sesuai perda kepada penerima bantuan hukum yang memenuhi syarat diantaranya orang miskin. Oleh karena itu program ini harus dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat,” ujarnya. (bt/red)