Amas Tadjuddin: Islam NU Antara Formalistik Atau Substantif

Narasumber KH. Amas Tadjuddin dan Dr. Ukun Kurnia (15/3)

BeritaTransparansi.com, Tangerang –  “Aktualisasi Hukum Islam Melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearipan Lokal”, adalah tema Stadium General yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang, diikuti oleh 200 mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum dilingkungan perguruan tinggi NU di Tangerang dan sekitarnya, Rabu (15/3).

Hadir Narasumber Utama Amas Tadjuddin mewakili Prof Dr H Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Ketua PWNU Banten, dan Dr Ukun Kurnia dari Kanwil Kemenag Provinsi Banten.

Amas Tadjuddin dalam paparanya menyatakan bahwa aktualisasi hukum islam dalam penerapannya dapat dilihat dari dua sisi utama, yaitu sisi normatif dan sisi yuridis formal, inilah yang akan kita bahas dalam stadium general kali ini.

Dipandang dari sisi normatif lanjut Amas adalah aktualisasi hukum islam atau dalam penerapannya adanya kesadaran yang muncul dari umat islam untuk senantiasa melaksanakan hukum islam dalam praktek kehidupan sehari hari tanpa diperlukan pemikiran rumit sehingga otomatis saja hukum islam terintegrasi dalam kehidupan individual seorang muslim, baik dalam kehidupan ubudiah, muamalah atau dalam praktek jinayah maupun siasah.

Baca Juga:  Polres Serang Berhasil Tangkap Pelaku Penggelapan Sepatu Milik PT PWI

Sementara itu jika dipandang dari sisi yuridis formal adalah penerapan hukum islam yang jauh lebih mengikat dalam berbagai aspeknya bagi sistem hukum nasional, oleh karena itu aspek yuridis formal ini memerlukan proses legislasi yang terkadang panjang dan melelahkan. Misalnya bagaimana RUU Perkawinan pada tahun 1973 mengalami pembahasan sangat serius antara Fraksi PPP menghadapi Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi PDI, disebabkan adanya pasal pasal RUU yang dianggap bertentangan dengan hukum islam secara normatif. Demikian juga pembahasan RUU porno aksi dan pornograpi, RUU perbankan, RUU Sisdiknas, RUU Jaminan Produk Halal, atau yang terbaru pembatalan perda perda “berbau” syariat, selalu mengundang kontroversial dan hampir umat terpecah pecah.

Baca Juga:  Pendekar Banten Dukung Erick Tohir Jalankan Tugas Negara Demi Kepentingan Rakyat

Namun demikian kata Amas Tadjuddin yang juga Syuriah PWNU Banten tetap ada peluang yang sangat besar untuk mengaktualisasi hukum islam di Indonesia ditinjau dari berbagai aspeknya, misalnya aspek sejarah kebangsaan Indonesia, jumlah penduduk mayoritas, fakta yuridis formal, aspek dukungan konstitusi, politik, dan ilmiah akademik.

Peserta Stadium general

Faktor sejarah bangsa sejak negara ini didirikan norma hukum islam telah menjadi kenyataan ada dalam kehidupan masyarakat, dan terjadi dinamisasi bahkan perdebatan saat BPUPKI bersidang dasar negara yang kemudian menjadi perdebatan pencabutan tujuh kata dalam Piagam Jakarta sebagai produk kompromi dan merupakan hadiah terbesar umat islam terhadap bangsa negara Indonesia.

Faktor penduduk mayoritas umat islam, dan konstitusi UUD 1945 memberikan peluang besar atas penerapan hukum islam menjadi hukum nasional apalagi dukungan politis fraksi fraksi partai politik berbasis islam. Demikian juga secara ilmiah alQuran dan Hadist sebagai dasar utama memberikan peluang ijtihad bagi umat islam yang berkemampuan (kaum intelektual).

Baca Juga:  Kapolda Banten : Selamat dan Sukses Atas Terlaksananya Rakernas SMSI

Adapun tantangan yang muncul dalam proses aktualisasi hukum islam diantaranya dilihat dari struktural, kultural dan substansial.

Tantangan struktural dan kultural tidak seluruhnya komponen umat islam setuju dengan formalisasi hukum islam menjadi hukum positif, apalagi dilihat perdebatan islam formalistik dan islam substansif.

Aliran formalistik menanggap penerapan hukum islam harus dimulai dari wacana dan aksi mendirikan negara islam, sebab jika tidak dimulai dari mendirikan negara islam tidak akan ada maknanya.
Sedangkan aliran substantif tidak peduli negara mau model apa saja yang penting islam bisa dijalankan syariatnya.

Pada bagian akhir Amas Tadjuddin menyampan bahwa dilihat dari sisi materi hukum islam, Indonesia sudah memiliki perundang undangan yang diadopsi dari fakta yuridis formal seperti UU Zakat, Peradilan Agama, Perkawinan, dll. (bt)