Advokat Pembela Hak Asasi Banten Angkat Bicara Soal People Power

Beritatransparansi.co.id, Serang – Jelang aksi besar-besaran menggaung pasca pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif yang biasa disebut People Power (kekuatan massa) mendapatkan banyak reaksi dari beberapa kalangan baik.

Menurut aktivis Pro demokrasi dan Advokat Pembela Hak Asasi Raden Elang Yayan Mulyana, aksi People Power harus kita hargai dan tidak melanggar konstitusi karena itu adalah bentuk ekspresi dari negara demokrasi.

Gerakan menyampaikan pendapat nanti pada tanggal 22 Mei 2019 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28.

“People Power itu adalah Hak konstitusional sah secara hukum di negara Indonesia,” kata Yayan kepada beritatransparansi.co.id. saat di jumpai di kantor Hukum Tritayasa Law Firm di Ruko Sumur Pecung Kota Serang, Selasa (21/5/19).

Baca Juga:  FKPT BANTEN: BOM TERORIS MAKASAR BERAGAMA PALSU DAN SESAT

Yayan juga menjelaskan asal usul mengapa ada gerakan People Power, menurutnya ini bisa saja disebabkan karena merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pesta demokrasi ini, mengingat sejarah pergerakan masa sudah terjadi sejak zaman Orde lama Soekarno hingga reformasi jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998.

Dikatakannya, People Power menjadi sebuah kata yang sangat menakutkan bagi petahana karna bisa dianggap makar sebagai bentuk perebutan kekuasaan dengan cara revolusi mobilisasi ,” ujarnya.

Advokat muda Banten ini juga mengatakan bahwa sah-sah saja mengutarakan pendapat dimuka umum asalkan tidak sampai membuat suasana gaduh. “Sah-sah saja mengemukakan pendapat dimuka umum itu, asalkan disampaikannya secara tertib dan jangan sampai membuat gaduh,” kata pria yang biasa disapa lawyer kinyis itu.

Baca Juga:  Kunjungan Kerja Kapolda Lampung Disambut Bupati Tuba

“Saya berharap aksi People Power berjalan dengan tertib tanpa ada oknum yang mengacaukan situasi yang membuat suasana tidak kondusif, dan tingkat pengamanan pada massa aksi itu harus diperkuat,” tutupnya. (KI).