Jerat Hukum Pencurian Identitas: Menguak Tanggung Jawab Pelaku
Pencurian identitas, kejahatan yang kian marak di era digital, bukan sekadar perampasan data pribadi. Ia adalah tindakan merusak yang dapat menimbulkan kerugian finansial, reputasi, bahkan masalah hukum bagi korbannya. Namun, bagaimana hukum Indonesia memandang dan menjerat para pelakunya?
Analisis Hukum: Kombinasi Jerat Pidana
Di Indonesia, tidak ada satu undang-undang tunggal yang secara spesifik dinamakan ‘Undang-Undang Pencurian Identitas’. Namun, perbuatan ini dapat dijerat dengan kombinasi beberapa regulasi yang relevan, tergantung pada modus operandi dan dampak yang ditimbulkan:
-
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) & perubahannya:
- Pasal 30 (akses ilegal terhadap sistem elektronik), Pasal 32 (perubahan, perusakan, pemindahan informasi/dokumen elektronik tanpa hak), dan Pasal 35 (pemalsuan dokumen elektronik) sering menjadi dasar. UU ITE menjerat tindakan penyalahgunaan data atau informasi pribadi secara elektronik yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.
-
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
- Jika pencurian identitas berujung pada penipuan (Pasal 378 KUHP), pemalsuan surat/dokumen (Pasal 263, 264 KUHP), atau penggelapan (Pasal 372 KUHP), maka pelaku juga dapat dijerat berdasarkan pasal-pasal ini. Ini berlaku ketika identitas yang dicuri digunakan untuk melakukan tindak pidana konvensional.
-
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP):
- UU PDP, yang baru diundangkan, memberikan landasan hukum yang lebih kuat terkait penyalahgunaan data pribadi. Pasal-pasal di dalamnya secara tegas melarang perolehan atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum, serta mewajibkan tanggung jawab bagi siapa saja yang memproses data pribadi. Ini menjadi "payung" hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi data pribadi.
Unsur Pembuktian & Tantangan
Untuk menjerat pelaku, penegak hukum harus membuktikan beberapa unsur kunci:
- Niat Jahat (Mens Rea): Adanya kesengajaan atau tujuan pelaku untuk merugikan korban atau mendapatkan keuntungan secara tidak sah.
- Perbuatan Melawan Hukum: Tindakan pelaku yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku (misalnya, mengakses sistem tanpa izin, memalsukan dokumen, atau menyalahgunakan data).
- Kerugian: Adanya dampak negatif yang dialami korban, baik finansial maupun non-finansial.
Tantangannya terletak pada pelacakan jejak digital yang kompleks, pembuktian koneksi antara pelaku dan kerugian, serta yurisdiksi lintas batas jika pelaku berada di negara lain.
Kesimpulan
Pencurian identitas adalah kejahatan serius dengan konsekuensi hukum yang berat. Meskipun tidak ada satu UU spesifik, kombinasi UU ITE, KUHP, dan UU PDP menyediakan ‘jerat’ hukum yang cukup kuat untuk menindak para pelakunya. Penting bagi masyarakat untuk memahami risiko dan bagi penegak hukum untuk terus beradaptasi dengan modus operandi yang terus berkembang demi keadilan bagi para korban.
