Dilema Ganda: Analisis Yuridis Hukuman Mati di Pusaran Kebijakan dan HAM
Hukuman mati, sebagai instrumen pamungkas dalam sistem peradilan pidana, selalu menjadi subjek perdebatan sengit. Dari kacamata analisis yuridis, kebijakan pemerintah terkait pidana mati menempatkan negara dalam tarik ulur antara penegakan hukum yang keras dan penghormatan terhadap hak asasi manusia universal.
Dari perspektif yuridis pemerintah, kebijakan hukuman mati berlandaskan pada prinsip retribusi keadilan (pembalasan setimpal) dan efek jera (deterrence) terhadap kejahatan luar biasa, seperti narkotika, terorisme, dan kejahatan berat lainnya yang mengancam stabilitas dan keamanan negara. Landasan hukumnya kuat dalam peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus lainnya. Mahkamah Konstitusi pun, dalam berbagai putusannya, telah menegaskan konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia, meskipun dengan syarat-syarat tertentu. Argumen utamanya adalah bahwa pembatasan hak hidup dimungkinkan untuk melindungi hak hidup masyarakat secara luas dan menjaga ketertiban umum.
Namun, tinjauan yuridis yang lebih kritis menyoroti benturan kebijakan ini dengan prinsip hak asasi manusia universal, khususnya hak untuk hidup yang dijamin konstitusi dan instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kritik utama berpusat pada sifat hukuman mati yang ireversibel, membuka peluang terjadinya kesalahan peradilan yang tidak dapat dikoreksi. Selain itu, efektivitasnya sebagai efek jera seringkali dipertanyakan, dengan banyak studi yang menunjukkan bahwa hukuman mati tidak secara signifikan menurunkan angka kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumur hidup. Tren global juga menunjukkan pergeseran menuju penghapusan hukuman mati.
Analisis yuridis menunjukkan bahwa kebijakan hukuman mati adalah cerminan dari tarik-menarik antara kedaulatan negara dalam menegakkan hukum dan kewajiban moral serta hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Pemerintah berpegang pada legitimasi hukum domestik dan kebutuhan akan keadilan retributif, sementara kritikus menekankan dimensi kemanusiaan, potensi kesalahan, dan nilai universal hak hidup. Hukuman mati, oleh karena itu, tetap menjadi dilema etis dan yuridis yang menuntut evaluasi dan dialog berkelanjutan.
