Jerat Digital, Jerat Pidana: Analisis Hukum Penipuan Modus Investasi Kripto
Maraknya investasi cryptocurrency (aset kripto) di Indonesia tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga diiringi modus penipuan berkedok investasi bodong yang merugikan banyak korban. Lantas, bagaimana hukum menjerat para pelaku kejahatan siber ini?
Secara fundamental, pelaku penipuan modus investasi kripto dapat dijerat dengan beberapa undang-undang yang relevan:
-
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Pasal 378 tentang Penipuan:
Unsur utama adalah adanya tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang dilakukan pelaku untuk menggerakkan korban menyerahkan uang atau aset kripto. Modus investasi fiktif, janji keuntungan tidak wajar, atau skema ponzi, jelas masuk dalam kategori ini. -
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) – Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 35:
Jika penipuan dilakukan melalui media elektronik (internet, aplikasi pesan, media sosial), pelaku dapat dikenakan UU ITE. Pasal 28 ayat (1) menjerat penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, sementara Pasal 35 mengatur manipulasi informasi elektronik yang seolah-olah otentik. -
Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) – UU Nomor 8 Tahun 2010:
Dana hasil penipuan yang kemudian dicuci atau disamarkan asal-usulnya oleh pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatan, akan menjerat mereka dengan pasal-pasal pencucian uang. Ini menjadi lapisan jeratan hukum tambahan yang signifikan.
Tantangan Penegakan Hukum:
Meskipun landasan hukum tersedia, penegakan kasus penipuan kripto memiliki tantangan unik:
- Sifat Transnasional: Transaksi kripto yang lintas batas negara menyulitkan penentuan yurisdiksi dan koordinasi antarpenegak hukum internasional.
- Anonimitas/Pseudonimitas: Meskipun blockchain transparan, identitas asli di balik alamat dompet kripto seringkali sulit dilacak.
- Pembuktian Digital: Ketergantungan pada bukti digital dan pemahaman teknologi blockchain yang kompleks memerlukan keahlian khusus bagi penyidik dan hakim.
Kesimpulan:
Secara hukum, pelaku penipuan investasi kripto jelas dapat dipidana dengan berlapis undang-undang, mulai dari penipuan konvensional hingga kejahatan siber dan pencucian uang. Namun, diperlukan kolaborasi penegak hukum lintas batas, peningkatan kapasitas penyelidik, dan edukasi publik yang masif. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dari jebakan investasi bodong, serta memastikan bahwa jejak digital para penipu pada akhirnya akan berujung pada jerat pidana.
