Melaju Hijau: Kebijakan Pemerintah Dorong Transisi Energi Fosil ke EBT
Dunia menghadapi urgensi mitigasi perubahan iklim, dan Indonesia, sebagai bagian dari komitmen global, serius menggarap transisi dari energi fosil yang dominan menuju Energi Baru Terbarukan (EBT). Ini bukan sekadar tren, melainkan keniscayaan untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) serta membangun ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.
Mengapa Transisi?
Ketergantungan pada batu bara, minyak, dan gas bumi tidak hanya berkontribusi pada emisi gas rumah kaca, tetapi juga menimbulkan kerentanan pasokan dan fluktuasi harga. Pemerintah memandang transisi ke EBT sebagai solusi jangka panjang yang menjamin keberlanjutan lingkungan, stabilitas ekonomi, dan kemandirian energi.
Pilar Kebijakan Utama:
Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan untuk mempercepat transisi ini, meliputi:
- Regulasi dan Target Ambisius: Menetapkan target bauran EBT dalam energi nasional dan menyusun regulasi pendukung investasi EBT, termasuk skema harga yang menarik dan perizinan yang disederhanakan. Aturan terkait pensiun dini pembangkit listrik tenaga fosil juga sedang digarap.
- Insentif Fiskal dan Non-Fiskal: Memberikan insentif pajak, bea masuk, dan kemudahan pembiayaan bagi proyek-proyek EBT, serta mendukung pengembangan riset dan teknologi EBT lokal.
- Pengembangan Infrastruktur: Membangun jaringan transmisi dan distribusi yang adaptif untuk mengintegrasikan EBT dari berbagai sumber (surya, angin, panas bumi, hidro, biomassa) yang seringkali berada di lokasi terpencil.
- Penerapan Mekanisme Karbon: Melalui pajak karbon atau perdagangan karbon, pemerintah berupaya memberi nilai pada emisi, sehingga mendorong pelaku usaha untuk beralih ke praktik yang lebih bersih.
- Pendanaan dan Investasi: Mendorong keterlibatan BUMN, swasta, dan lembaga keuangan internasional dalam pendanaan proyek EBT berskala besar, serta menciptakan ekosistem investasi yang kondusif.
Tantangan dan Harapan:
Transisi ini bukanlah tanpa tantangan. Biaya awal investasi EBT yang masih tinggi, ketergantungan pada teknologi impor, dan resistensi dari industri fosil eksisting adalah beberapa di antaranya. Namun, pemerintah optimis bahwa dengan kebijakan yang tepat, inovasi, serta kolaborasi kuat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, transisi energi ini akan berhasil.
Langkah-langkah strategis ini menunjukkan komitmen serius Indonesia untuk "melaju hijau" menuju masa depan energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
