21 Tahun Kota Cilegon Berdiri, Pusat Pemerintahan Masih Numpang di Tanah KS

BeritaTransparansi.co.id, Cilegon – Tepat hari ini (Senin) 27 April 2020 Kota Cilegon sudah beranjak pada usia Ke 21 tahun, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ditengah pandemi covid-19 ini, tidak ada lagi rangkaian pelaksanan HUT Kota Cilegon semisal pelaksanan sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Cilegon, senam massal, Cilegon Ekspo, berbagai lomba masyarakat, riung mempulung dan istigosah serta beberapa kegiatan lainnya.

Diketahui, Kota Cilegon merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok.

Ketua HMI Cilegon Rikil Amri mengatakan di usia yang ke 21 Kota Cilegon bagaikan seorang wanita cantik yang sudah beranjak dewasa, banyak sekali pria yang menyukai dan mengaguminya. Terbukti di tahun 2020 ini banyak sekali Bakal Calon Walikota yang memperebutkan posisi nomor satu di Kota Cilegon ini. Bagaimana tidak, dengan APBD 1,8 Triliun dan PAD sekitar 2 Triliun, dengan hanya jumlah penduduk yang hanya 416. 866 jiwa, juga termasuk kota kaya raya yang mempunyai julukan sebagai kota baja ini.

Baca Juga:  Biddokes Polda Banten Gelar Workshop Ujian Akreditasi RS Bhayangkara

“Akan tetapi banyak sekali permasalahan di Kota Cilegon  yang belum terselesaikan, antara lain RPJMD 2016-2021 masih banyak yang mangkrak dan belum terselesaikan. Kemudian kasus pengangguran no dua tertinggi se Banten yang semestinya angka pengangguran tidak tinggi. Permasalahan ini menjadi kontras dengan berdirinya puluhan industri padat modal, keterbukaan informasi publik mendapatkan raport merah dari Provinsi Banten, gedung Kejari di JLS yang tidak ada penghuni, banjir yang selalu menghampiri, kesejahteraan, kesehatan pendidikan untuk rakyat kecil dan masih banyak lagi permasalahan di Kota Cilegon yang belum teratasi,” terang Rikil, Minggu (26/04/2020).

“Terlebih kemarin kami mengadakan bakti sosial di 4 titik termasuk di wilayah Rumah Dinas Walikota Cilegon banyak sekali pedagang becak, pemulung yang butuh uluran tangan pemimpin, ini sungguh miris sekali,” lanjutnya. 

“Kami Himpunan Mahasiswa Islam mengawal sedari dulu semenjak lahir nya Kota Cilegon hingga kini tepat di usia 21 tahun ini, namun sangat di sayangkan berkali-kali kami menyampaikan aspirasi namun tidak pernah di temui atau ditanggapi serius oleh Walikota Cilegon (Edi Ariadi). Kami hanya menyampaikan aspirasi atas keluhan-keluhan dari masyarakat kecil,” ungkapnya. 

Baca Juga:  Mendagri Minta Polri Dukung Pilkada Serentak 2020 Agar Sukses dan Aman

Kemudian, pihaknya pun turut mengawal penggunaan anggaran untuk percepatan penanganan covid-19 di Kota Cilegon senilai Rp 74 Milyar, bansos untuk warga terdampak yang sudah didata harus tepat sasaran, jangan sampai dana itu di selewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Bagaimanapun juga kami butuh pemimpin yang progresif, revolusioner dan visioner,” tegasnya. 

Sementara itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Rizki Putra Sandika mengaku perihatin di usia ke 21 tahun Kota Cilegon, dan sejak memisahkan diri dari Kabupaten Serang, akan tetapi pusat pemerintah Kota Cilegon masih menumpang ditanah milik industri (PT Krakatau Steel).

“Seharusnya Cilegon sebagai kota yang dikelilingi industri sudah mampu merencanakan pusat pemerintahan yang berdiri ditanah sendiri,” ungkap Rizki. 

Baca Juga:  IWO Menggala Serta Siswa SMAN 3 Peduli Terhadap Syariny Adelia

Selain itu, kata Rizki banyak persoalan yang masih belum terselesaikan, seperti pengangguran, pendidikan dan perencanaan pembangunan yang asal-asalan.

“Bayangkan saja 21 tahun usia Kota Cilegon masih ada salah satu kecamatan yang belum memiliki SMP Negeri, lalu banyak investasi yang masuk di Cilegon tidak bisa mengurangi angka pengangguran, jika pemerintah tegas dan berani dengan masuknya investasi dan industri yang sangat banyak ini, pemerintah bisa melakukan langkah-langkah strategis seperti membuat usaha hilir dari industri, atau menerapkan janji one village one prodak seperti yang tercantum di RPJMD,” paparnya. 

Selain eksekutif, kata Rizki DPRD Kota Cilegon sebagai legislatif harus serius dan melakukan langkah kongkrit, jangan kunker terus tapi hasilnya nihil.

“Dan anggota DPRD provinsi dapil Kota Cilegon sebagai wakil masyarakat Cilegon di provinsi juga harus serius jangan ubar janji saja. Ditambah Walikota Cilegon loyo, kurang tegas,” tandasnya. (Boy/Red)